Awas !! LPTK Ilegal Bergentayangan

Khidmatnya peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 Mei kemarin mendadak terkoyak dengan munculnya kabar kurang sedap dari provinsi bagian timur negeri ini yaitu Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 5000 guru di provinsi tersebut menjadi korban Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ilegal. Ada sekitar 15 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diindikasi melakukan praktik perkuliahan jarak jauh secara ilegal di provinsi tersebut. Bahkan, mereka telah berhasil menerbitkan 5000 ijazah strata satu (S1) dan sekitar 800 ijazah strata dua (S2) dari praktik pendidikan ilegal itu.

Praktiknya adalah ke-15 PTS tersebut membuka cabang di NTB dingan sistem perkuliahan jarak jauh. Sedangkan tempat kuliahnya mendompleng di sekolah-sekolah menengah yang ada di sana. Cukup dengan modal 10 jutaan dan masa studi hanya 4 bulan, maka ijazah sarjana dengan mudah ada di genggaman para guru-guru yang malang tersebut.

Walhasil, pengajuan sertifikasi merekapun ditahan karena dicurigai menggunakan ijazah sarjana yang dikeluarkan PTS penyelenggara LPTK ilegal tersebut.
(sumber Kompas)

Ada Permintaan Maka Ada Penawaran, atau Sebaliknya
Hukum ekonomi murni yaitu ada permintaan maka ada penawaran ternyata berlaku juga dalam praktik pendidikan. Lalu permintaan apakah yang dimaksud, apa lagi kalau bukan ijazah dan gelar sarjana. Para guru terutama yang belum mengantongi ijazah sarjana saat ini sedang berjuang keras untuk sebisa dan secepat mungkin mengantongi ijazah D4 atau S1.

Kepemilikan ijazah D4 atau S1 menjadi penting bagi guru karena tanpa selembar kertas itu guru bersangkutan bakal terdepak dari waiting list uji sertifikasi. Yang berarti pula harapan cerah untuk memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bakal kandas. Padahal menurut Mendiknas Bambang Sudibyo dalam pidato upacara peringatan Hardiknas kemarin, saat ini ada sekitar 1,74 juta guru belum D-IV/S-1 dan 150.000 dosen belum S-2/S-3. Ini berarti akan sangat banyak guru yang tidak bisa menikmati kue sertifikasi bila mereka tidak segera menempuh pendidikan D4 atau S1.

Melihat pangsa pasar yang sedemikian banyak, maka beberapa PTS (penyelenggara LPTK) yang notabene profit oriented berupaya menjemput bola dengan membuka program perkuliahan jarak jauh. Padahal sejak diterbitkannya UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 program perkuliahan jarak jauh sudah jelas-jelas dilarang. Adanya pelarangan tersebut mengingat semakin maraknya model perkuliahan yang hanya sekedar jual beli ijazah. Sehingga praktik perkuliahan yang tidak wajar dari segi waktu, materi, dan biaya tersebut harus segera dihentikan.

Guru Selalu Menjadi Korban, Benarkah?
Sejak kelahirannya, program sertifikasi guru memang kerap menimbulkan pro-kontra. Kasak-kusuk dikalangan guru maupun pengamat pendidikan acapkali terdengar. Ada yang mengatakan sertifikasi guru bermuatan politis, sarat korupsi, kebijakan membodohkan, ketidakikhlasan pemerintah, dan lain-lain. Namun demikian, banyak juga guru yang merasa bersyukur bahkan antusias menyambut program pemerintah yang bisa mendongkrak ’income’ guru tersebut. Guru-guru yang antusias inilah yang kemudian menjadi santapan lezat para oknum pengeruk keuntungan finansial dari bisnis pendidikan.

Berbagai cara dilakukan oleh oknum tersebut untuk menjaring para guru pengejar sertifikasi. Dari mulai penyelenggaraan seminar, workshop, bursa sertifikat, pembuatan alat peraga, jual beli karya ilmiah, jual beli ijazah, sampai pada pendirian LPTK gadungan. Memang tidak dapat dipungkiri pada kenyataanya praktik-praktik semacam itu selalu banjir peminat/pembeli dari kalangan guru. Dan dapat dipastikan keuntungan melimpah bisa mengalir dari sana.

Pada jangka pendek, mungkin para guru tersebut akan merasa diuntungkan karena ia bisa memenuhi nilai standar portofolio minimal yang berjumlah 850 tersebut. Itupun kalau sedang bernasib baik, alias portofolionya lolos tanpa terindikasi ada kecurangan. Tapi bila akhirnya ketahuan berkas portofolionya ada yang tidak beres, maka jelas sangat merugikan karena portofolionya bisa ditolak dan namanya bisa didepak dari daftar pemegang hak sertifikasi. Bahkan bisa jadi dipidanakan karena telah menggunakan dan memanfaatkan dokumen palsu (nah loh!).

Pada jangka panjang pemanfaatan atau pelolosan dokumen portofolio yang tidak beres dalam uji sertifikasi bisa merugikan banyak pihak. Antara lain: profesionalitas peserta yang lolos diragukan, independensi dan kualitas penguji juga diragukan, sertifikasi hanya sekedar formalitas, dan sertifikasi hanya sekedar penghamburan uang negara demi kepentingan segelintir elit.

Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan tersebut, guru (pengejar sertifikasi) harus sedini mungkin komitmen untuk turut mengantarkan program ini agar tetap berjalan pada rel yang sudah ada. Hal ini bisa dilakukan dengan cara tetap waspada terhadap praktik-pratik tidak sehat seputar pendidikan.

Ingat dengan pepatah ”Sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti akan tercium juga”. Jadikan kasus kawan-kawan guru di NTB tersebut sebagai pelajaran berharga, dan jangan mudah terbujuk rayuan oknum-oknum yang hanya memanfaatkan situasi ini.

Salam Istimewa!